RI Terus Mempercepat Pembagunan Pelabuhan, Tiga Hal yang Harus Diperhatikan

Usaha Dagang, Dunia – Biaya logistik di Indonesia berkontribusi sebesar 117% dari biaya produksi. Biaya logistik juga akan menghabiskan 24,6% dari produk domestik bruto.

Untuk itu, kami akan terus mempercepat beberapa pengembangan infrastruktur transportasi pada beberapa wilayah strategis di Indonesia. Di antaranya yaitu pembangunan pelabuhan. Pembagunan pelabuhan yang masiv perlu diarahkan untuk selalu tepat sasaran.

Melalui Pakar kemanritiman dari ITS, Saut Gurning menyampaikan, setidaknya ada terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur di pelabuhan Indonesia.

“Pemerintah harus lebih aktif untuk mendorong adanya sinergi dan kolaborasi ketiga unsur yang ada dalam konsep trilogi maritim, yaitu standarisasi pelabuhan, aliansi pelayaran dan industri yang terakses baik pada pelabuhan,” ucap dia, Jumat (21/06).

Pendapatnya, partisipasi keuangan pemerintah harus lebih dioptimalkan. Bagi wilayah jasa kepelabuhan yang komersial, fiskal pemerintah melalui penganggaran APBN harus didorong pada alokasi pendanaan biaya operasi daripada biaya modal.

Sementara di wilayah jasa yang non-komersial partisipasi pemerintah harus aktif dan hadir dalam urusan penyediaan biaya kapital buat insfrastruktur dermaga, peralatan bongkar-muat, SDM, hingga armada kapal dan infrastruktur.

“Ke depannya, usaha menstimulasi pendanaan daerah melalui BUMD serta perbankan daerah harus dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah, dengan memberikan manfaat langsung buat pengembangan usaha jasa kepelabuhanan di daerah,” ucap Saut.

Lebih jauh lagi, konseop trilogi maritim yang diusulkan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC merupakan salah satu masukkan dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja pengelola kepelabuhanan, pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha yang berpartisipasi dalam melakukan ekspor.

Jika direalisasikan, ide Trilogi Maritim menekan biaya logistik nasional, sehingga bisa melakukan persiangan dengan sejumlah negara tetangga.

“Sebenarnya dari tiga parameter yang disarankan tidak ada yang baru. Tapi dikarena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket yang diusulkan, maka ketiga variabel yang diusulkan menjadi sangat menarik sekali, yaitu standarisasi (kinerja dan fasilitas) pelabuhan, kolaborasi pada pelayaran dan aksesibilitasi buat kawasan industri,” ucapnya.

Pendapat Saut, standarisasi pelabuhan sudah diiinisiasi pemerinta, khususnya berhubungan dengan kinerja operasi pelabuhan. Berhubungan dengan aliansi dengan pelayaran, sudah terdapat banyak dermaga dan terminal pada lingkungan BUMN juga dikolaborasikan pada jumlah perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah dedicated terminal.

Terhubung integrasi pelabuhan dan kawasan industri, pendapat Saut sudah diupayakan pada setiap pelabuhan, mau di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

“Menjaid orientasinya tidak hanya buat kepentingan profit secara internal buat operator pelabuhan, tapi juga bagi kepentingan dan kegunaan industri pelayaran serta industri produsen dan pengolah barang. Jadi secara kolektif memberikan manfaat buat ekosistem terkait dengan jasa pelabuhannan nasional,” sambung Saut.

Meski dengan begitu, katanya,dalam wacana Trilogi maritim ini akan mempunyai tantangan, yaitu bagaimana cara pandangan para pelaku usaha jasa kepelabuhan terhubung yang cenderung fokus pada kepentingan entititasnya saja.

Ada resistensi internal dalam berinteraksi antar pelaku usaha untuk bersama – sama dalam memberikan nilai tambah ekonomis secara bersamaan.

“Saya kira, usaha dalam melakukan kolaborasi antara operator pelabuhan (termasuk pada lasyanan stevedoring di internal BUP dan PBM), pelayaran dan pemilik barang tetap harus diusahakan, baik oleh berbagai usaha BUMN ataupun swasta, juga BUMD,” ucap dia.