Pemerintah Melakukan Hapus Sanksi Telat Pembayaran Pajak, Begini Aturannya

Usaha Dagang, Bisnis – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kuangan (Kemenkeu) sudah memberikan kelonggaran dengan menghapus sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak. Ketentuan ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-486/PJ/2019 mengenai Kebijakan Perpajakan terhadap Penyetoran atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang akan Jatuh Tempo di tanggal 10 Juni 2019.

Pada aturan yang dikeluarkan dengan menimbang kewajiban penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasar 26 serta pemungutan pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh si wajib pajak pastinya untuk masa pajak Mei 2019 jatuh tempo di tanggal 10 Juni 2019.

Selanjutnya, terdapat kewajiban penyetoran atas pemungutan Pajak Penghasilan 22 oleh Bendahara Pengeluaran Paling lama 7 hari sesudah tanggal pelaksanaan pembayaran yang sudah jatuh tepo di tanggal 1 Juni 2019 hingga 10 Juni 2019.

“Dengan jatuh tempo kewajiban penyetoran sebagaimana pada huruf a dan huruf b yang terjadi dalam/setelah hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah bisa meningkatkan beban administrasi wajib pajak dan tempat melakukan pembayaran pajak,” terdengar pin c pada pertimbangan aturan ini.

Lebih lanjut lagi, pada diktum pertama aturan ini dikatakan terhadap keterlambatan penyetoran pajak untuk masa pajak Mei 2019 atas (a) pemotongan pajak penghasislan Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26, atau (b) pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu, yang dilakukan di tanggal 11 Juni hingga 12 Juni 2019 diberikan penghapusan sanksi administrasi.

“Atas keterlambatan penyetoran pada pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran yang sudah jatuh tempo di tanggal 1 Juni hingga dengan 10 Juni 2019 dan disetorkan pada 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi,” dari ketentuan diktum kedua.

Pada diktrum ketigas disampaikan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana disebutkan pada diktum pertama dan kedua disampaikan tanpa menerbitkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 udang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam melakukan penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana diktum pertama dan kedua sudah diterbitkan surat tagihan pasjak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan melakukan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Udang-undang 1983 yang sebelumnya sudah dilakukan perubahan beberapa kali.

Keputusan ini mulai berjalan pada tanggal yang sudah ditetapkan. Aturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2019 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan.