Mendapatkan THR dan Gaji, PNS Harus Upacara Kelahiran Pancasila

Usaha Dagang, Keuangan – Kementerian Keuangan mencarat per 1 Juni 2019 para satuan kerja (satker) masing-masingnya kementerian/lembaga telah banyak melakukan proses pencairan gaji di bulan enam ini.

Dari pencairan gaji para aparatur sipil negara (ASN) ini juga memperpanjang daftar enaknya menjadi PNS. Bagaimana tidak, setelah mendapatkan tunjangan hari raya (THR), pada abdi negara memperoleh gaji dalam waktu yang tidak lama.

Dibalik enaknya menjadi PNS, harus menjalankan kewajiban yang ada. Seperti pada Hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Para abdi negara wajib ikut memperingati dengan melaksanakan upacara.

Upacara pun banyak digelar mulai dari di kantor pusat maupun kantor regional. Jika tidak melakukan upacara maka akan diberikan sanksi.

Sesudah THR Lebaran cair sejak 24 Mei, PNS kembali menerima rezeki. Kali ini gaji Juni juga sudah cair tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, menyampaikan per 1 Juni 2019 proses pencairan gaji PNS telah mencapai 98%.

“Sudah dibayar juga. Tapi pada jam 8 sudah 98%, ucap Marwanto setelah upacara Hari lahir Pancasila di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (01/06).

Marwanti begitu berharap, seluruh pencairan gaji PNS juga bisa dicairkan 100 persen pada pukul 12:00 WIB. “Mudah-mudahan jam 12 sudah bisa,” ucap dia.

Sesudah mendapatkan THR, gaji Juni, para abdi negara juga akan memperoleh gaji ke-13 awal Juli nanti. Marwanto juga menambahkan gaji ke-13 ditujukan kepada seluruh PNS sebagai persiapan tahun ajaran baru.

Ia menambahkan, proses pencairan THR bagi PNS pusat masih menyisakan dua satker dari total 14.000 satker.

Marwanti menyampaikan dua satker tersebut berada di wilayah Papua. Hanya saja, dirinya tidak mengingat pastinya berada di lokasi mana.

Kementerian Keuangan mencatat ada daerah yang belum mencairkan tunjangan hari raya (THR). Rinciannya dua tahun kerja (satker) pust di daerah dan dua Kabupaten belum melakukan pencairan THR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dua daerah yang belum ada proses pencairan THR yaitu Bangli dan Malaka.

“THR tinggal 2 yang belum mencairkannya. Total semunya 540 telah membuat perkada dan membayarkan THR-nya, hanya tinggal dua saja. Dua itu adalah Bangli dan Malaka,” ucap Sri Mulyani ketika berada di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (01/06).

Pendapat Sri Mulyani, dalam melakukan proses pencairan THR di dua daerah ini akan berlangsung setelah Hari Raya Idul Fitri.

“Mereka langsung proses saja. Mereka, harus proses perkada-nya (Peraturan Kepala Daerah), namun mereka hanya membayarkan setelah hari raya,” tandasnya.

Dirjen Bendahara Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowirjono, menyampaikan proses dalam pencairan THR bagi PNS pusat masih menyisakan dua satker yang total seharusnya 14.000 satker.

Marwanto menyampaikan bahwa dua satker tersebut berada di wilayah Papua. Hanya saja, dirinya tidak begitu ingat pasti lokasinya berada di wilayah mana.

Meski dengan begitu, pendapat Marwanto, proses pencairan THR PNS pusat telah mencapai 99% dari total anggaran yang mencapai Rp 20 Triliun.

Kewajiban upacara juga berlaku buat semua kementerian dan lembaga negara. Salah satu yaitu Kementerian Keuangan.

Pada bagian Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyampaikan hari ini Menteri Keuangan sri Mulyani Indrawati dan seluruh pegawainya melakukan upacara Hari Pancasila.

“Iya melakukan upacara, pukul 07:30 WIB di Dhanapala,” ucap Nufransa ketika dihubungi, Jakarta, sabtu (01/06).

Nufransa mengatakan, pelaksanaan upaca akan berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dengan begitu, pelaksanaan di langsungkan di dalam ruangan.

Adapula, kewajiban upacara Hari Pancasila tertuang pada surat Edaran Kepala BKN Nomor 01 Tahun 2019 mengenai pelasanaan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila tertanggal 1 Juni 2019 mengatakan, seluruh pegawai BKN harus mengikuti upacara bendera di Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN I-XIV.

Kewajiban dalam upacara juga berlaku bagi abdi negara yang ternyata telah mudik ke kampung halaman. BKN juga sudah mempersiapkan bagi yang sudah mudik bisa melakukan upacara di kantor regional.

Kementerian Keuangan sangat diwajibkan seluruh pegawainya melakukan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Buat PNS Kemenkeu yang telah terlanjur mudik pulang kampung, harus mengirim foto kehadiran dia dalam melakukan upacara Hari Lahir Pancasila di kantor perwakilan Kemenkeu atau pemda setempat.

Dari kebijakan tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti ketika dihubungi, Jakarta, Sabtu (01/06).

“Mengirim foto,” ucap Nufransa.

Dalam pelaksanaan upacara buat seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di bawah lingkungan Kementerian Keuangan juga bisa dilaksanakan di kantor cabang setiap daerah.

“Dapat dilaksanakan di kantor Kemenkeu setempat,” ucap dia.

Adapula, bagi PNS Kementerian Keuangan yang masih beada di DKI Jakarta sangat wajib melaksanakan upacara Hari Pancasila di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta Pusat.