Di Atas Kepemimpinan Narendra Modi, Muslim India Merasakan Masa Depan akan Suram

Usaha Dagang, Dunia – Peristiwa ini terjadi pada beberapa hari yang lalu sebelum putaran pertama Pemilu India.

Seorang pedagang muslim di Assam, ketika pulang kerja didekati kerumunan massa. Shaukat Ali dikelilingi sekelompok orang, diserang massa dan dipaksa untuk berlutut di lumpur.

“Anda orang Bangladesh?” seorang pria berteriak, sambil menanyakan kewarganegaraannya.

“kenapa kamu menjual daging sapi di sini?” tanya yang lain sambil menunjuk jari ke arah Ali.

Alih-alih menolong, orang-orang yang bekurumun justru hanya merekam insiden tersebut di ponselnya.

Sebulan kemudian ketika wartawan BBC, Rajini Vaidyanathan, mendatangi Ali ke rumahnya, pria tersebut masih belajar untuk jalan. Rumahnya tidak jauh dari pasar. dikelilingi pedesaan hijau subur dan sawah.

Ketika pria 48 tahun itu duduk bersila di atas tempat tidurnya, air matanya jatuh ketika mengingat kembali peristiwa yang begitu mengeriman sudah menimpa dirinya.

“Mereka pun memukulku dengan tongkat, mereka menendang wajahku,” ceritanya sembari menunjuk ke arah cideranya pada tulang rusuk dan kepala.

Selama beberapa dekade, keluarganya menjual kari daging di kios kecilnya, tapi belum pernah menghadapi masalah apapun. Beberapa negara bagian menetapkan penjualan daging sapi sebagai sesuatu ilegal karena sapi dianggap sebagai hewan suci bagi umat hindu, tapi di Assam, menjual sapi itu legal.

Shaukat Ali tidak hanya mengalami luka fisik, namun kehormatannya dicabik. Kerumunan massa juga memninta dia untuk memakan babi, memaksa dia mengunyah dan menelannya.

“Saya tidak memiliki alasan untuk hidup sekarang. Ini merupakan serangan terhadap seluruh keyakinan saya,” sesal dia.

Hari itu, terdapat puluhan waktu muslim setempat berkumpul di rumahnya untuk melihat kondisi Ali. Ketika mendengar cerita Ali, terdapat beberapa warga menangis karena mereka merasa sekarang ini mereka juga turut terancam.

Sebagai negara demokrasi dengan jumlah pemilih terbesar, muncul pertanyaan mengenai sebarapa inklusif India bagi populasi minoritas muslim yang berjumlah 172 juta jiwa.

Shaukat Ali merupakan korban terakhir dari meningkatnya jumlah serangan yang dilakukan kepada mereka yang menjual atau diduga ada menjual daging sapi.

Pada Februari 2019, laporan Human Rights Watch (Lembaga Pemantau HAM) mencatat antara Mei 2015 dan Desember 2018, sedikitnya 44 orang – 36 di antaranya muslim -dibunuh di 12 negara bagian. Sekitar 280 orang mengalami luka dalam 100 lebih kejadian yang terjadi di 20 negara bagian pada periode yang sama juga.

Pada laporan tahunannya, Kepala Lembaga HAM PBB, Michelle Bachelet memberikan perhatian yang begitu besar terhadap peningkatan gangguan yang menargetkan minoritas, khususnya muslim dan orang-orang yang berasal dari kelimpok marginal seperti Dalit. Kekerasan berbasis agama yang korbannya dikalim menimpa seluruh penganut agama di negara ini sudah tercatat sejak awal sejarah India.

Namun ada kekahawatiran nyata bahwa mereka yang memegang kekuasaan di India sekarang ini menganut budaya impunitas. Salah satu contoh paling mengerikan yaitu apa yang terjadi setelah kasusn salah satu pemerkosaan geng paling mengerikan di India dalam beberapa tahun ini.

Pada Januari tahun lalu, seorang gadis muslim berusia delapan tahun yang sedang membawa kuda keluawrga mereka mencari makan, diculik di distrik Kathua di Kashmir, India.

Gadis kecil tersebut ditahan selama sepekan di sebuah kuil Hindu, dibius dan diperkosa secara bergiliran serta disika sebelum dilakukan pembunuhan. Laporan polisi yang diajukan setelahnya menyampaikan, kejahatan itu merupakan bagian rencana sekelompok pria Hindu yang ingin mengusir komunitas muslim Bakerwal yang nomaden, agar bisa kembali ke daerahnya dan menjauh dari wilayah tersebut.

Lebih dari setahun, seorang polisi berjaga di luar rumah keluarganya di bagian terpencil Kathua, bersembunyi di ujung jalan tanah yang begitu panjang dan bergelombang.

“Mereka menyampaikan ini merupakan putri seorang muslim, bunuh dia dan mereka akan takut serta melarikan diri,” ucap ayahnya sambil membasu air matanya.

Orang tua gadis tersebut menolak untuk menyerahkan rumahnya, tapi tetap kahwatir akan keselamatan mereka.

“Kami takut untuk keluar sekarang karena kami khawatir nyawa kami,” ucap ibunya. “Jika kita melangkah keluar, orang-orang akan menyumpahi kami dan mengancam akan memukul kami.”

Setelah kematian gadis delapan tahun itu, ratusan orang turun ke jalan dan melakukan demonstrasi. Tapi sayangnya banyak juga orang yang mendukung delapan pria Hindu yang dituduh sudah melakukan serangan sangat mengerikan itu.

Dua menteri BJP yang melakukan tugas di pemerintahan negara bagian, Chaudhary Lal Singh dan Chander Prakash Ganga, termasuk di antara mereka yang turun ke jalan sambil mendukung para tersangka.

“Gadis yang satu ini sudah meninggal dan ada begitu banyak investigasi. Ada banyak kematian perempuan di sini,” ucap Singh ketika berkampanye pada saat itu.

Ketika Perdana Menteri Narendra Modi mengutuk si pemerkosa itu, dia tidak langsung meminta menterinya untuk mengundurkan diri. Setelah beberapa pekan mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak, baru kemudian Modi mengambil langkah tersebut.

Mendengar sejumlah laporan, Sekjen BJP, Ram Madhav membela dua menteri itu.

“Partai tidak ingin Ganga dan Singh mengundurkan diri mereka. Mereka mengundurkan diri karena media membuat kesan mereka dalam mendukung tersangka kasus perkosaan itu,” ucap dia.

Ini bukan kasus yang terpisah. Ada beberapa contoh di mana anggota partai BJP secara terbuka mendukung para pelaku kekerasan agama, mengabaikan para korban. Partai ini mempunyai ideologi nasional Hindu dan beberapa tokoh seniornya sambil berteriak India sebagai negara Hindu. Tapi para pemimpin partai sudah berulang kali menekankan bahwa mereka bukan anti-minoritas.

Sekelompok proa dituduh memukul Mohammad Akhlaq (50) hingga tewas dengan batu bata pada tahuh 2015 karena dituduh sudah membunuh seekor sapi, terlihat ketika kampanye yang diadakan Menteri Uttar Pradesh, Yogi Aditanath.

Kontroversi politikus BJP, yang belakangan diminta oleh KPU India untuk menangguhkan masa kampanyenya beberapa hari pada bulan lalu karena retorika anti Islam, kerap satu panggung bersama Narendra Modi.

Terbaru, Menteri Penerbangan Sipil, Jayant Sinha, salah satu anggota kabinet Modi, mengatakan kepada BBC sudah mendanai biaya hukum sekelompok pria yang dijatuhi hukuman mati karena sudah membunuh pedagang sapi muslim di tahun 2017. Sinha mengaku membantu para terpidana, yang merupakan anggota BJP, karena dia begitu yakin mereka salah dipidana.

Penulis dan aktivis politik India, Arundhati Roy, yang begitu vokal mengkritik pemerintahan BJP, menyampaikan sejumlah aksi ini sebagai ‘outsourcing of terror’, mengatakan bahwa kelompok yang main hakim sendiri bisa melakukan kejahatan demikian sebab mereka dilindungi dari atas.

Juru Bicara BJP, Nalin Kohli menolak pernyataan bahwa kebijakan partainya sudah berkontribusi pada peningkatan kejahatan rasial. Dia menuduh laporan PBB dan hak asasi manusia dala memanipulasi satistik untuk membangun narasi terhadap sesuatu yang tidak pernah ada.

Kohli menyampaikan, di bawah pemerintahan Modi, BJP sudah memberikan kesejahteraan warga dari semua agama. BJP, ucap dia, diperuntukkan bagi 1,3 miliar warga India, dan tidak ada pembedaan berdasarkan dari agama.

Tapi ketika warga India menuju bilik suara, sejumlah warga takut dalam periode kedua pemerintahan BKP bisa membawa negaranya lebih dekat ke negara mayoritas. Salah satu manifeso partai yaitu menghapus seluruh imigran Bangladesh ilegal yang tertinggal di India.

Partai tersebut menjanjikan amnesti bagi sebagian orang – Hindu, Buddha, Sikh, Kristen, Parsi dan Jain- tapi khususnya umat Islam dikecualikan.

Pada setiap kampanye, presiden BJP Amit Shah mengatakan para imiran ini sebagai ‘rayap’ dan penyusup, yang dihinga begitu banyak pihak.

Di distrik Goalpara di ASsam, sekelompok penduduk desa duduk melingkat di kursi pelastik. Begitu banyak yang memegang potongan kertas bersamaan dengan foto anggota keluarga mereka di atasnya.

Tahun lalu, orang di seluruh negara pada bagian ini diminta untuk menunjukkan dokumentasi silsilah keluarga mereka dalam membuktikan mereka orang asli India. Dalam hal ini, mempunyai dokumentasi untuk membutkikan bahwa mereka memasuki Assam sebelum 24 Maret 1971 – sehari sebelum negara tetangga Bangladesh mengakatan kemerdekaan.

Ufaan, ibu dari empat anak, membuka selembar kertas. Terlihat foto suaminya yang meninggal tahun lalu dan dibawahnya adalah wajah anak-anak lelakinya.

Keluarganya lahir di India, namun tidak satu pun dari mereka yang akhirnya terdaftar di National Regsiter of Citizens (NRC) pemerintah. Empat juta penduduk – banyak dari mereka muslim – juga tidak masuk di daftar.

Ufaan takut untuk diusir dari satu-satunya negara yang dia sebut sebagai rumah.

Duduk di dekatnya merupakan Mohammed Samsul, yang juga sedang gelisah. Kakek dan ayahnya lahir di ASsam dan keduanya terdaftar di NRC. Kendati mempunyai semua dokumen, nama Samsul tidak terlihat di register NRC.

“Kita terus menerus hidup dalam ketakutan. Saya khawatir polisi akan datang pada malam hari dan membawa keluarga kami menuju kamp pengungsian,” ucap dia.

BJP mempertahankan kebijakan mereka hanya ditujukan kepada imigran ilegal, namun ada ketakutan nyata itu tidak digunakan dalam mengusir umat Islam.

Kekuatan India terletak pada keanekaragamannya. Hak semua agama untuk hidup berdampingan diabadikan pada konstitusi negara ini. Namun banyak yang takut iklim politik sekarang ini membahayakan prinsip sekuler konstitusi India.